Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mempercepat proses pembebasan lahan yang tersisa untuk proyek Mass Rapid Transit (MRT). Tindakan tegas akan dilakukan, mengingat ini merupakan proyek untuk fasilitas publik.

Ada lima titik yang memang harus segera dan kalau mereka nggak mau dibebaskan dengan harga nggak cocok atau ukurannya nggak pas, ya proses saja

"Pembangunan tetap jalan, dan masyarakat jangan menahan untuk kepentingan publik. Saya mau cek betul kondisi real-nya seperti apa di MRT," ujar Sumarsono, Pelaksana Tugas (Plt) Gubenur DKI Jakarta, di Balai Kota DKI, Selasa (15/11).

Menurutnya, pembangunan MRT untuk kepentingan masyarakat sendiri. Sehingga sudah seharusnya pemilik lahan bisa lebih bijaksana. Karena jika proses pembebasan dihambat, berarti kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan transportasi umum yang nyaman sulit terwujud.

"Ada lima titik yang memang harus segera dan kalau mereka nggak mau dibebaskan dengan harga nggak cocok atau ukurannya nggak pas, ya proses saja," tegasnya.

Untuk itu, siang ini Sumarsono dijadwalkan melakukan peninjauan proyek MRT terkait dengan permasalahan pembebasan lahan yang belum tuntas. Sehingga bisa langsung dicari solusi dan kebijakan untuk penyelesaian masalah tersebut.

"Sehingga saya bisa berikan kontribusi apa yang harus dilakukan pemerintah. Ada porsi yang secara teknis harus dilakukan oleh Direktur Utama MRT, ada pula porsi yang harus dilakukan oleh pemda sebagai bentuk kebijakan. Maka mau saya tegaskan peran saya apa," tandasnya.